Cek Fakta: Benarkah NU Mengusulkan Hukuman Potong Tangan untuk Koruptor? Ini Sikap Resmi Para Ulama

1. Penjelasan Hoaks Potong Tangan

Narasi atau visual di media sosial yang menyebutkan Nahdlatul Ulama (NU) mengusulkan hukum potong tangan bagi koruptor adalah disinformasi/hoaks. Secara kelembagaan, NU maupun PBNU tidak pernah mengeluarkan fatwa, draf, atau rekomendasi sanksi potong tangan untuk pelaku tindak pidana korupsi.

2. Alasan Fikih: Korupsi Berbeda dengan Pencurian (Sariqah)

• Pencurian (Sariqah): Dalam fikih Islam, sanksi potong tangan (hudud) hanya berlaku untuk pencurian dengan syarat yang sangat ketat, yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi (ala wajhil khufyah) dari tempat penyimpanan tertutup (hirz).

• Korupsi (Ghulul): Dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang/amanah jabatan. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengelompokkan korupsi ke dalam jarimah ta’zir, yaitu kejahatan yang bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah (ulil amri) untuk memberikan efek jera maksimal.

3. Sikap Resmi NU: Keputusan Munas Alim Ulama Cirebon 2012

Alih-alih mengusulkan potong tangan yang sulit diterapkan dalam sistem hukum positif Indonesia, NU mengambil langkah tegas melalui tiga keputusan penting:

1. Hukuman Mati (Mubah): Kebijakan sanksi mati diperbolehkan bagi koruptor kelas kakap (skala sistemik) atau residivis yang merugikan rakyat secara massal.

2. Pemiskinan & Perampasan Aset (Asset Recovery): Seluruh harta hasil korupsi wajib disita dan dikembalikan utuh kepada negara, di luar hukuman badan/penjara.

3. Audit Harta Koruptor Meninggal: Negara wajib mengaudit dan menyita harta tersangka korupsi yang telah meninggal dunia jika terbukti merupakan hasil kejahatan.

Kesimpulan

Klaim bahwa NU mengusulkan sanksi potong tangan untuk koruptor tidak benar. NU justru mendorong penegakan hukum yang lebih aplikatif dan berdampak nyata di Indonesia, yaitu pemiskinan total, perampasan aset hasil kejahatan, hingga ancaman hukuman mati bagi koruptor skala besar.

Benarkah? Coba cek dan simak selengkapnya di : NU mengusulkan Hukuman Potong Tangan Koruptor?